PASAMAN(Jangkarnews.com)_Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Sabar AS mengatakan pemilihan umum (pemilu) legislatif merupakan salah satu ujian kredibilitas bagi para tokoh masyarakat.
"Apakah seseorang benar-benar tokoh, benar-benar berpengaruh, benar-benar didukung oleh masyarakat luas pemilu legislatif yang digelar sekali lima tahun merupakan salah satu instrumen untuk mengukurnya," kata Sabar.
.jpg)
Sabar mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam kegiatan konsolidasi internal Partai Demokrat Pasaman di kantor DPC Demokrat Pasaman di Lubuk Sikaping, Kamis (28/9/2023). Kegiatan itu diikuti unsur pengurus DPC, para bacaleg dan pengurus anak cabang.
Menurut mantan anggota DPRD Sumbar itu, naif bagi seseorang mengklaim dirinya sebagai tokoh atau orang berpengaruh di tengah masyarakat sebelum melewati tahapan yang merupakan wahana untuk menguji ketokohannya.
Sebab, menurut Sabar yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Pasaman itu, seorang tokoh dipastikan sudah menanam modal sosial (social cost) di tengah masyarakat, terutama di sekitar tempat tinggalnya.
Maka begitu datang momen-momen tertentu seperti pemilu legislatif, modal sosial berubah menjadi modal politik (politic cost), yaitu berupa dukungan politik bagi tokoh dimaksud untuk menduduki jabatan politik tertentu.
"Seberapa besar kadar ketokohan seseorang, melalui ajang pemilu legislatif akan bisa dilihat dari jumlah suara yang diperoleh," katanya. Semakin banyak suara yang didapat, maka kian tinggi pula kadar ketokohannya.
Soal terpilih atau tidak, duduk atau gagal duduk sebagai anggota DPRD, Sabar menyebut sebagai sunnatullah. "Itu ketentuan Allah, dan kita sebagai manusia sama sekali tak punya daya untuk menjangkaunya," beber Sabar.
Ihwal jumlah perolehan suara di Pemilu 2024, selain sebagai salah satu instrumen untuk menguji ketokohan seseorang, menurut Sabar, juga sebagai salah satu acuan untuk menentukan besaran dana kompensasi.
"DPP Partai Demokrat sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan dana kompensasi bagi yang tidak terpilih," sebut Sabar. Dana kompensasi itu dikelola oleh partai, yang langsung menyalurkan ke semua caleg yang gagal duduk.
"Semakin besar suara yang diperoleh, maka akan semakin besar pula nanti dana kompensasi yang akan diterima,' ungkapnya. Dana kompensasi itu langsung dipotong dari gaji legislator Demokrat oleh sekretariat DPRD, untuk kemudian diserahkan ke sekretariat DPC Demokrat