PEKANBARU(JKR)_Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Wali Kota Pekanbaru menggelar Sarasehan bersama para pimpinan pondok pesantren se-Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman, Senin (27/10) pagi.
Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum dialog antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan para pimpinan pesantren. Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru menyebut kegiatan ini merupakan momentum perdana yang akan dijadikan agenda rutin setiap tahun.
“Ini adalah apel Hari Santri pertama yang digelar Pemko Pekanbaru. Insyaallah, kegiatan seperti ini akan terus kita lanjutkan setiap tahunnya. Sarasehan ini bukan hanya tempat bersilaturahmi, tapi juga wadah berdiskusi dan menyampaikan aspirasi,” ujar Wali Kota.
Dalam suasana penuh keakraban, Wali Kota mengajak seluruh pimpinan pesantren untuk aktif menyampaikan masukan, termasuk persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
“Silakan disampaikan, mungkin ada jalan menuju pesantren yang masih gelap atau belum diaspal. Kita ingin mendengar langsung dari para pimpinan pesantren, agar bisa segera dicarikan solusi,” tambahnya.
Saat ini, tercatat ada 54 pondok pesantren yang sudah terdaftar secara resmi di Kota Pekanbaru. Namun, Wali Kota meyakini jumlah sebenarnya lebih besar dan meminta Kementerian Agama untuk mempermudah proses perizinan pesantren yang belum terdaftar.
“Kami berharap semua pondok bisa segera mendapatkan izin resmi. Ini bukan sekadar administrasi, tapi bagian penting dalam memperkuat pendidikan agama di daerah kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengumumkan program beasiswa santri yang telah disiapkan oleh Pemko Pekanbaru bekerja sama dengan sejumlah pihak. Program ini diharapkan dapat membantu para santri melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menjalankan Program Zero Anak Putus Sekolah, termasuk untuk anak-anak di lingkungan pesantren. Berdasarkan pendataan terbaru, ditemukan sebanyak 1.778 anak di Pekanbaru yang putus sekolah.
“Kami tidak ingin ada lagi anak Pekanbaru yang berhenti sekolah hanya karena biaya. Termasuk anak-anak di pesantren, semua harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar,” kata Wali Kota.
Temuan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah masih banyaknya siswa SD dan SMP negeri yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar. Untuk itu, Wali Kota menggagas program khusus agar setiap sekolah negeri memiliki jadwal rutin pembelajaran Al-Qur’an minimal tiga kali seminggu.
“Anak-anak kita harus bisa membaca dan memahami Al-Qur’an. Ini pondasi moral yang sangat penting di tengah tantangan zaman digital saat ini,” tegasnya.
Sarasehan yang dihadiri para pimpinan pesantren, pejabat Kemenag, dan sejumlah tokoh pendidikan ini ditutup dengan sesi dialog interaktif. Para peserta menyambut baik langkah pemerintah yang membuka ruang komunikasi dua arah antara birokrasi dan dunia pesantren.
Wali Kota berharap kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi untuk mencetak generasi muda Pekanbaru yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing tinggi.
“Pendidikan agama adalah pondasi utama bagi masa depan bangsa. Pemerintah siap berkolaborasi dengan pesantren agar nilai-nilai keagamaan terus tumbuh kuat di Kota Pekanbaru,” tutupnya.