PADANG(JKR)_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi harus menghasilkan pelayanan publik yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Dewi saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional di lingkungan Kanwil KemenHAM Sumbar dengan wilayah kerja Sumatera Barat dan Riau secara hybrid yang terpusat di Padang, Selasa (04/02/2026).
Menurut Dewi, pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum strategis untuk memastikan birokrasi bekerja lebih efektif, profesional, dan berdampak. Jabatan fungsional dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, khususnya di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk memastikan jabatan fungsional menghadirkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, dalam kerangka reformasi birokrasi, pejabat fungsional dituntut menjadi agen perubahan yang mampu bekerja adaptif, memanfaatkan teknologi, serta berorientasi pada hasil.
Reformasi birokrasi, lanjut Ia, tidak cukup diukur dari tertib administrasi, tetapi dari manfaat yang dirasakan publik.
Dewi juga menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia aparatur.
Oleh karenanya, pejabat fungsional diminta terus meningkatkan keahlian, integritas, dan kemampuan inovasi dalam menjalankan tugas.
“Pejabat fungsional tidak hanya dituntut ahli di bidangnya, tetapi juga mampu menghadirkan solusi dan layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa setiap pejabat fungsional harus mampu menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur, melalui output dan outcome yang selaras dengan prioritas organisasi serta memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
“Jabatan fungsional menuntut kinerja yang nyata dan terukur, dengan hasil kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Dewi mengajak seluruh jajaran Kanwil KemenHAM Sumbar untuk menjadikan pelayanan publik sebagai orientasi utama kinerja, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang berfokus pada kepentingan masyarakat.