PEKANBARU(JKR)_Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus rembuk stunting tingkat Kecamatan Sukajadi Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Sukajadi, Jalan Ahmad Yani, Jumat (06/03/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama sejumlah perangkat daerah, anggota DPRD, camat, lurah, serta perwakilan masyarakat. Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menampung aspirasi masyarakat terkait prioritas pembangunan di wilayah Sukajadi.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pemerintah sengaja turun langsung ke kecamatan untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
“Intinya kita turun langsung agar bisa mendengar apa yang menjadi prioritas pembangunan di kecamatan ini, sekaligus menerima masukan yang mungkin belum terangkum sebelumnya di tingkat kelurahan,” ujar Markarius kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, salah satunya persoalan banjir yang masih dirasakan warga di beberapa titik. Markarius menyebut pihaknya telah meminta instansi terkait untuk segera meninjau dan mengkaji penyebab banjir agar dapat ditangani secara tepat.
Selain itu, aspirasi juga datang dari Forum Anak Kota Pekanbaru yang menyoroti akses pendidikan bagi anak_anak. Markarius menegaskan bahwa melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis domisili, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
“Ada juga penekanan untuk anak-anak disabilitas dan anak jalanan agar mendapat perhatian khusus, termasuk melalui jalur afirmasi dalam pendidikan,” jelasnya.
Dalam sektor infrastruktur, ia menyebut sebagian besar pembangunan jalan di Kecamatan Sukajadi telah terealisasi, meski masih ada beberapa titik yang perlu penyelesaian. Selain itu, kondisi sejumlah kantor lurah yang mengalami kerusakan juga menjadi perhatian pemerintah kota.
Pada kesempatan tersebut, Markarius juga menyinggung program alokasi anggaran Rp100 juta per RW yang telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan berbasis wilayah. Di Kecamatan Sukajadi sendiri terdapat 38 RW sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,8 miliar.
“Program ini bertujuan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat RW. Setiap RW bisa mengusulkan program prioritas melalui rembuk warga untuk kemudian dimasukkan dalam Musrenbang,” katanya.
Sementara itu, dalam rembuk stunting terungkap bahwa saat ini terdapat 22 anak yang terdata mengalami stunting di Kecamatan Sukajadi. Pemerintah memastikan penanganan akan terus dilakukan melalui intervensi gizi secara berkelanjutan.
Markarius juga mendorong peran aktif camat dan lurah untuk menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu percepatan penanganan stunting.
“Kita dorong juga program bapak asuh bagi anak-anak stunting, sehingga mereka bisa mendapatkan intervensi gizi secara rutin sampai masalahnya benar-benar selesai,” pungkasnya.