PEKANBARU(JKR.com)_Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung lokasi pembangunan drainase di Jalan Paus, Kota Pekanbaru. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru Edward Riansyah beserta jajaran kepala bidang.
Dalam kesempatan itu, Agung mengakui bahwa pembenahan sistem drainase di Kota Pekanbaru bukan pekerjaan yang mudah. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Tidak gampang untuk memperbaiki atau membenarkan saluran air di Kota Pekanbaru,” ungkap Agung kepada wartawan Selasa (01/09/26)
Menurutnya, pemerintah harus membagi anggaran berdasarkan skala prioritas. Di satu sisi, perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan, sementara di sisi lain persoalan banjir juga membutuhkan perhatian serius.
“Anggaran menjadi salah satu tantangan. Ada berbagai program yang menjadi prioritas, termasuk jalan yang harus diperbaiki. Saat ini kalau kita lihat, jalan-jalan di Pekanbaru sudah mulai diperbaiki, bukan hanya satu per satu, bahkan hampir di seluruh wilayah,” ujarnya.
Meski demikian, Agung menegaskan pemerintah tidak akan mengesampingkan persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah titik Kota Pekanbaru.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Jalan Paus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk pembangunan drainase di kawasan tersebut, khususnya dari simpang Jalan Paus hingga menuju sungai.
Pembangunan drainase diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran air sehingga dapat mengurangi potensi genangan dan banjir, terutama di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan.
Agung juga mengungkapkan adanya tantangan teknis yang ditemukan saat proses pembangunan berlangsung. Tim PUPR menemukan saluran lama yang berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman lebih dari dua meter.
Saluran tersebut diketahui sudah tertutup dan kondisinya telah mengalami pengerasan, bahkan menyerupai struktur beton. Kondisi itu membuat proses pembangunan drainase baru membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Ketika dibongkar, ternyata ada saluran lama yang sudah terbentuk dan padat seperti beton. Bahkan di atasnya sudah ada bangunan. Inilah salah satu tantangan yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.
Selain Jalan Paus, pemerintah juga menyoroti persoalan drainase di kawasan Jalan Arifin Ahmad. Menurut Agung, kapasitas saluran yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung debit air ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pembangunan saluran tambahan yang menghubungkan beberapa titik guna memperlancar aliran air. Penanganan di ruas jalan provinsi juga akan melibatkan Pemerintah Provinsi Riau.
Agung berharap pembangunan infrastruktur drainase tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia mengajak masyarakat turut menjaga saluran air yang telah dibangun agar tidak kembali tersumbat oleh sampah maupun material lainnya.
Ia mengingatkan, drainase yang sudah dibangun dengan ukuran cukup besar akan kehilangan fungsinya apabila dipenuhi sampah atau digunakan secara tidak semestinya.
“Kalau drainase sudah dibangun, tolong dijaga dan dirawat. Jangan sampai setelah dibangun kembali tersumbat sampah. Apalagi di kawasan yang banyak rumah makan dan restoran, jangan sampai aktivitas di sekitar drainase justru mengakibatkan banjir,” tegasnya.
Agung menambahkan, penanganan banjir membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan infrastruktur, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
“Pemerintah akan berjuang maksimal membenahi drainase. Tetapi seluruh masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan, terutama di lokasi_lokasi yang berpotensi menyebabkan banjir,” pungkasnya