PASAMAN(Jangkarnews.com) - Rencana mengikutsertakan sebanyak 2.500 petani rentan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dalam program Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendapat sambutan yang baik.
Muhammad Yasir Ginting, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabupaten Pasaman yang baru, menyatakan pihaknya sudah mengetahui perihal rencana tersebut.
"Saya menyatakan menyambut dengan baik," kata Yasir kepada jangkarnews.com di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, Selasa (11/4/2023).
Yasir baru sejak Senin (10/4/2023) kemarin menduduki jabatan itu, untuk menggantikan pendahulunya, Jonggi JM Panjaitan. Jonggi pindah tugas untuk menjadi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Siak di Provinsi Riau.
Karena sumber dananya dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman dan Pasaman Barat atas nama Khairuddin Simanjuntak, menurut Yasir, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Ditanya kapan dieksekusi, Yasir menyebut tergantung kapan dana pikir itu cair. "Kita coba lihat di pergeseran anggaran rahun 2023," sebutnya.
Tapi diakui Yasir, sesuai informasi yang ia terima, rencana itu akan dijalankan di tahun anggaran 2024 mendatang.
Seperti diinformasikan sebelumnya, sebanyak 2.500 pekerja dari berbagai sektor yang termasuk kelompok rentan di Pasaman akan diikutkan dalam program pertanggungan asuransi kecelakaan kerja dan kematian di BPJS Ketenagakerjaan Pasaman.
"Ya, rencananya sudah matang," ujar Khairuddin Simanjuntak, anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman dan Pasaman Barat, Sumbar.
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, para pekerja yang akan diikutkan dalam program itu yang tergolong rentan dari berbagai sektor, baik tanaman pangan, perkebunan, buruh tani, nelayan dan lainnya.
"Karena tahap pertama, untuk sementara yang akan diikutkan adalah para pekerja tani semua sub-sektor dari Kabupaten Pasaman saja," tambah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar tersebut.
Menurut Khairuddin, premi untuk mengasuransikan ke-2.500 pekerja rentan itu diambilkan melalui dana pokok pikiran (pokir)-nya sebagai anggota DPRD Sumbar. "Diperkirakan diperlukan Rp500 juta untuk itu," katanya.
Khairuddin mengatakan, tujuannya mengasuransikan para pekerja rentan itu bukan hendak meminta apalagi mendoakan para pekerja itu mendapat musibah berupa kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
"Ini sebagai langkah berjaga-jaga," katanya. "Dan lagi soal kecelakaan kerja dan meninggal dunia, itu di luar jangkauan manusia," tambahnya.
Diikutkannya para pekerja itu di program BPJS Ketenagakerjaan, sambung Khairuddin, kalau kelak ditimpa kecelakaan kerja atau meninggal dunia ada dana pertanggungannya
