PEKANBARU(JKR)_Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (DPD HPJI) Riau masa bakti 2026–2029 resmi dikukuhkan, sekaligus dirangkaikan dengan Workshop Teknik bertema “Sinergi Pelaksanaan dan Pengujian terhadap Pengendalian Mutu Pekerjaan Perkerasan Beton Semen Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 Tahun 2018 dan PDT-14 Tahun 2003”. Acara digelar di Pekanbaru, Kamis (11/09/25) Pagi
Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus baru HPJI Riau. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran HPJI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.
“Kami percaya dengan kolaborasi erat dan komunikasi terbuka, kita mampu melahirkan terobosan penting bagi pembangunan infrastruktur jalan di Riau. Jalan yang baik bukan hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi dan persatuan antarwilayah,” ujar Syahrial.
Syahrial juga menegaskan bahwa Provinsi Riau menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Selain wilayah yang luas dengan kondisi tanah gambut yang unik, keterbatasan anggaran menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, ia menilai HPJI harus hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mendorong inovasi, menjaga standar mutu, serta memberikan masukan objektif demi terwujudnya jalan yang kokoh, aman, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi harus menyentuh hingga pelosok desa.
“Jalan yang kita bangun bukan sekadar beton atau aspal, melainkan jalan penghubung harapan, penggerak ekonomi desa, dan penguat persatuan antarwilayah,” ungkapnya.
Terkait workshop teknik, Syahrial mengapresiasi tema yang diangkat karena dinilai relevan dengan kondisi Riau. Ia menyebut perkerasan beton semen merupakan pilihan tepat bagi daerah dengan karakteristik tanah gambut, namun tetap membutuhkan pengendalian mutu yang ketat.
Dirinya berharap forum ini tidak sekadar menghasilkan diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi nyata yang dapat diimplementasikan di lapangan.
“Hasil workshop hendaknya menjadi pedoman bersama dalam memastikan setiap jalan yang dibangun benar-benar berkualitas, tahan lama, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa konsolidasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan asosiasi profesi adalah kunci percepatan pembangunan di Riau. Dengan kerja sama yang solid, pembangunan jalan diyakini akan lebih berkualitas, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu,Ketua HPJI Riau Muh Arief Setiawan melalui melalui Wakil Ketua I, Prof. Ari Sandyavitri MSc IPM dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Riau Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Riau menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Riau.
Menurut Prof. Ari, HPJI Riau telah merumuskan enam poin utama untuk bersinergi dengan program pemerintah provinsi, salah satunya terkait pemantapan jalan provinsi sepanjang 2.600 km. “Saat ini baru 68 persen jalan yang berada dalam kondisi mantap, sementara 32 persen sisanya masih menjadi pekerjaan rumah. HPJI siap berkontribusi dalam upaya percepatan peningkatan kualitas jalan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, permasalahan infrastruktur jalan di Riau cukup kompleks, terutama akibat kondisi tanah gambut yang lunak dan rentan genangan. Hal ini sering melemahkan konstruksi setelah dilakukan timbunan. “Kajian-kajian teknis seperti ini penting agar kita menemukan solusi tepat sejak awal perencanaan,” tambahnya.
Selain jalan, HPJI juga menyoroti pembangunan jembatan strategis, salah satunya Jembatan Bengkalis yang menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dinilai sangat vital untuk mendukung kawasan perdagangan bebas serta mendorong agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kita ingin pembangunan ini mendapatkan perhatian serius dan pendanaan dari berbagai pihak, agar memberi dampak besar bagi pergerakan ekonomi regional,” jelasnya.
HPJI juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang jalan, jembatan, dan terowongan. Melalui program sertifikasi keahlian (SKA), diharapkan akan lahir lebih banyak tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
Terkait pengendalian mutu, workshop ini melibatkan akademisi, konsultan, kontraktor, serta pemerintah daerah. Diskusi difokuskan pada kesenjangan antara pelaksanaan teknis dan hasil uji mutu di lapangan. “Kadang saat pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi, hasil uji laboratorium justru menunjukkan perbedaan. Faktor seperti alat uji yang tidak terkalibrasi atau kondisi lapangan yang tergenang air gambut bisa menjadi penyebab. Inilah yang ingin kita sinergikan bersama,” ungkap Prof. Ari.
Dengan adanya kolaborasi ini, HPJI berharap kualitas infrastruktur Riau dapat terus meningkat sejalan dengan arah pembangunan nasional. “Kolaborasi dengan pemerintah selama ini sudah berjalan baik, dan ke depan kita akan terus mendorong agar pembangunan jalan dan jembatan di Riau berstandar tinggi serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
