PEKANBARU(JKR)_Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025, Rabu (22/10/2025) pagi, di Ballroom Hotel The Zuri Pekanbaru.
Rakerda ini menjadi ajang konsolidasi bagi para pengembang di Riau untuk memperkuat arah kebijakan, memperbarui strategi, dan merumuskan langkah konkret dalam mendukung pembangunan rumah layak bagi masyarakat.
Gubernur Riau H. Abdul Wahid yang diwakili Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rijal, menyampaikan bahwa Apersi memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan rumah rakyat di Riau.
“Rumah bukan sekadar kebutuhan ekonomi, tetapi bagian dari pembangunan manusia yang bermartabat. Di Riau, masih ada lebih dari 220 ribu keluarga yang belum memiliki rumah layak, dengan kebutuhan terbesar di Pekanbaru mencapai sekitar 46 ribu unit,” ujar Khairul.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat kolaborasi antara pengembang, sektor perbankan, dan lembaga pembiayaan agar akses terhadap rumah layak semakin terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan pembangunan rumah rakyat, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah dalam lima tahun ke depan."titip Khairul Rijal
Di tempat yang sama, Ketua DPD Apersi Riau, Bambang Aryanto, menegaskan bahwa Rakerda tahun ini difokuskan untuk mendukung percepatan realisasi program nasional tersebut.
“Kami akan menerapkan sistem jemput bola. Artinya, Apersi akan aktif mendatangi perusahaan-perusahaan dan bekerjasama untuk mendata karyawan yang belum memiliki rumah, lalu menyiapkan perumahan sesuai kebutuhan mereka,” jelas Bambang.
Langkah ini, menurutnya, diharapkan dapat mempercepat penyerapan kuota rumah subsidi di setiap kabupaten/kota.
Namun, Bambang juga menyoroti kendala perizinan yang masih menjadi hambatan besar di daerah.
“Peraturan dari pusat sudah jelas, tapi implementasinya di daerah sering lambat karena birokrasi. Kalau masalah perizinan ini tidak segera diselesaikan, target 3 juta rumah akan sulit tercapai,” tegasnya.
Program pembangunan rumah rakyat diyakini bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap pembangunan perumahan memunculkan aktivitas ekonomi baru mulai dari tenaga kerja, bahan bangunan, hingga konsumsi rumah tangga.
Rakerda Apersi Riau 2025 ini menjadi momentum penting bagi para pengembang di Bumi Lancang Kuning untuk memperkuat sinergi, menembus hambatan birokrasi, dan memastikan setiap warga Riau memiliki rumah yang layak huni.
Ia menyebut, pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian terkait untuk mencari solusi konkret atas persoalan tersebut.
Ketika rumah rakyat terbangun, ekonomi pun bergerak,” tutup Bambang Aryanto optimistis.
Dalam Rakerda itu, turut hadir Angga Budi Kusuma, CEO Pesona Kahuripan Group, yang menjadi narasumber dan motivator bagi anggota Apersi Riau. Ia menilai program 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada sektor properti, tetapi juga mampu menggerakkan lebih dari 150 sektor turunan ekonomi, mulai dari material bangunan hingga usaha kecil menengah.
“Rumah subsidi adalah skema terbaik untuk menjawab backlog perumahan nasional. Tapi semua itu hanya bisa berhasil bila regulasi dan perizinan di daerah berjalan sejalan dengan pusat,” ujar Angga.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Apersi Riau yang akan menjemput bola ke perusahaan-perusahaan dan menyarankan agar program tersebut berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha seperti Apindo, agar prosesnya lebih efisien dan tepat sasaran.
