PEKANBARU(JKR)_Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Bertuah berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, sebuah penghargaan bergengsi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, dalam acara yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Kota Pekanbaru menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menerima UHC Awards 2026 dengan Kategori Madya, atas capaian Universal Health Coverage yang dinilai konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pekanbaru menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan karena capaian UHC kita. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Markarius Anwar kepada awak media, Kamis (29/01/26) pagi, saat menghadiri pembukaan pentas seni SDIT Al-Fikri.
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru setiap tahunnya mengalokasikan anggaran yang besar untuk membayar premi UHC bagi masyarakat kurang mampu dan warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan mandiri. Pada tahun sebelumnya, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 79 miliar.
“Manfaat yang diterima masyarakat luar biasa. Klaim layanan kesehatan yang dimanfaatkan masyarakat Pekanbaru hampir mencapai Rp 280 miliar. Artinya, pemanfaatan UHC di Pekanbaru sangat maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Markarius menyebutkan tingkat keaktifan peserta UHC di Kota Pekanbaru telah berada di atas 80 persen, sehingga menjadi salah satu indikator utama Pemko Pekanbaru mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana masyarakat benar_benar merasakan kehadiran negara dalam menjamin kesehatan mereka.
“Yang terpenting bukan soal penghargaan, tapi bagaimana semakin banyak masyarakat kita yang terlayani. Warga yang tidak punya jaminan kesehatan atau BPJS mandiri harus kita lindungi. Jangan sampai karena sakit, masyarakat kita menjadi semakin susah,” tegasnya.
Ia berharap ke depan capaian ini dapat terus ditingkatkan, seiring dengan kolaborasi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau, agar pelayanan kesehatan semakin merata dan berkelanjutan.
“Intinya, dalam kondisi apa pun masyarakat harus tetap terlindungi, khususnya dari sisi kesehatan. Itulah komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru,” tutup Markarius Anwar.
