PEKANBARU(JKR.com)_Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari kenaikan harga daging ayam potong, kesiapsiagaan kebakaran lahan, hingga pengelolaan aset daerah di kawasan Sukaramai Trade Center (STC).
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Aula Baterai B, Yonarhanud 13/PBY, Jalan Imam Munandar, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat tersebut, kenaikan harga daging ayam potong menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pemko Pekanbaru melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah turun langsung ke lapangan untuk menelusuri rantai distribusi komoditas tersebut.
Langkah itu dilakukan guna mengetahui penyebab kenaikan harga, mulai dari tingkat distribusi hingga pedagang, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat.
Selain persoalan harga pangan, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran lahan juga menjadi pembahasan penting dalam rapat tersebut.
Agung menegaskan, penanganan kebakaran lahan harus mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini, terutama di kawasan pinggiran Kota Pekanbaru yang memiliki potensi terjadinya kebakaran.
“Kemudian kita juga membahas terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan,” kata Agung.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu hingga api membesar baru melakukan penanganan. Setiap indikasi awal kebakaran harus segera direspons agar tidak berkembang dan meluas.
“Jangan sampai menunggu api besar, maka diperlukan deteksi dini,” tegasnya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan sejumlah posko di wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian. Posko tersebut dilengkapi mobil pemadam kebakaran dan personel yang disiagakan untuk bergerak cepat apabila terjadi kebakaran.
Rapat Forkopimda juga membahas perkembangan pengelolaan aset daerah di kawasan Sukaramai Trade Center (STC). Saat ini, sebanyak 133 bangunan toko di kawasan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pemko selanjutnya berupaya mencari solusi agar aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para pedagang yang ingin kembali menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Agung mengatakan pemerintah akan berupaya memberikan kemudahan kepada pedagang, termasuk melalui kebijakan yang dapat meringankan mereka untuk kembali berjualan di lokasi tersebut.
“Pemko berupaya memberikan keringanan atau kemudahan bagi pedagang yang akan berjualan di sana,” jelasnya.
Rapat bersama Forkopimda tersebut menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan daerah. Stabilitas harga pangan, pencegahan kebakaran lahan, hingga optimalisasi aset daerah menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat.
