PASAMAN(Jangkarnews.com)_Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berharap agar para saksi yang dimandatkan untuk bisa memainkan peran lebih dalam puncak kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan seperti praktek yang terjadi selama ini, yaitu peran yang dimainkan para saksi hanya sebatas memantau penghitungan suara dan merekap hasil penghitungan suara," ujar Ketua Bawaslu Pasaman melalui Kordiv. HPPH Bawaslu Pasaman, Rini Juita.
Rini mengatakan hal itu di sela-sela
kegiatan pelatihan para saksi bagi peserta Pemilu 2024 di aula Convention Hotel Emir Lubuk Sikaping, Selasa (06/02/2025). Kegiatan itu sendiri dilaksanakan oleh Bawaslu Pasaman.
Pelatihan saksi dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu," menghadirkan narasumber Tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sumbar, Elly Yanti, S.H, Elvys, S.T.
Menurut Rini, para saksi diharapkan ikut menjadi perpanjangan tangan Bawaslu untuk memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga diharapkan proses politik itu berjalan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada.
"Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu para saksi bisa berada di garda terdepan penegakan aturan pemilu, terutama bila ditemukan adanya indikasi terjadinya kecurangan oleh para petugas," ungkap Rini.
Rini menyebut salah satu tujuan pelatihan itu adalah untuk meningkatkan kapasitas para saksi sehingga mereka tidak hanya terpaku dengan tupoksi yang ada, melainkan bisa memberikan peran lebih untuk tercapainya proses pemilu yang berkualitas.
Sebab, menurut Rini, bila pemilu terlaksana sesuai dengan aturan main yang ada, diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
Senada dengan Rini, Komisioner Bawaslu Pasaman Zaini Afandi S. Sos. berharap selain menjadi perpanjangan tangan partai atau caleg, para saksi juga diharapkan menjadi bagian yang integral untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.
Caranya, menurut Zaini, selain menjalankan tupoksi yang ada, juga diharapkan ikut memantau dan mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara sehingga proses itu berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan.
"Semisal terdeteksi terjadinya perbuatan petugas yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran, secepatnya untuk dikomunikasikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk segera diambil langkah dan tindakan-tindakan yang diperlukan," kata Zaini.
Sementara Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sumbar, Elly Yanti, S.H, Elvys, S.T., mengatakan setiap tahapan pemilu punya potensi untuk terjadinya pelanggaran.
"Inilah fungsi utama pengawas, termasuk para saksi, untuk mencermati secara intens potensi terjadinya pelanggaran, untuk kemudian mengambil langkah-langkah penindakan yang diperlukan," ungkapnya.
Tujuannya, menurut Elly Yanti, agar proses politik itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, untuk kemudian menghasilkan produk berupa pemimpin --baik untuk eksekutif maupun legislatif-- yang bisa diterima oleh semua pihak," ujarnya
