PEKANBARU(JKR)_Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif, memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya. Kegiatan tersebut digelar di RW 09/RT 03 pada Kamis (9/4/2026) sore, dalam suasana silaturahmi yang hangat bersama warga.
Dalam pertemuan itu, persoalan pendidikan menjadi sorotan utama. Warga Kelurahan Sialang Munggu mengeluhkan belum adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah mereka, meski jumlah penduduk telah mencapai sekitar 44 ribu jiwa.
“Ini sangat krusial. Dengan jumlah penduduk yang besar, kita belum memiliki SMP negeri. Ini akan kita perjuangkan dan sampaikan kepada wali kota,” ujar Syafri, politisi dari Partai Golkar kepada wartawan
Ia menambahkan, pemerintah kota sebenarnya telah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Lokasinya berada di Jalan Sukakarya, RW 27, dan direncanakan untuk pembangunan satu unit SMP negeri guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.
Selain pendidikan, persoalan banjir juga menjadi keluhan yang paling sering disampaikan warga. Wilayah Sialang Munggu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar kerap terdampak luapan air, terutama karena persoalan aliran sungai lintas wilayah.
Menurut Syafri, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepihak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, melainkan membutuhkan intervensi dari pemerintah provinsi hingga pusat. Ia menjelaskan, kondisi geografis menyebabkan aliran air dari Pekanbaru menuju Kampar tidak tertampung dengan baik, sehingga berbalik dan memicu banjir di permukiman warga.
“Ini persoalan lintas daerah. Harus ada koordinasi antara Pekanbaru dan Kampar, bahkan sampai ke provinsi dan kementerian terkait,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan tapal batas wilayah juga menjadi perhatian serius. Syafri mengungkapkan, hingga kini masih ada wilayah yang secara administratif masuk Kabupaten Kampar, namun pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
Dampaknya, warga di wilayah tersebut kerap mengalami kesulitan saat pelaksanaan pemilu, karena tidak dapat mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan mereka sendiri.
“Kasihan warga. TPS didirikan di Pekanbaru, tapi secara administrasi mereka dianggap tinggal di Kampar. Ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia memastikan akan mendorong Komisi I DPRD Pekanbaru untuk mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, kabar baik juga disampaikan terkait rencana pembangunan fasilitas publik di Sialang Munggu. Pemerintah Kota Pekanbaru disebut telah menyiapkan dua lokasi aset untuk pembangunan Puskesmas dan kantor lurah.
“Insya Allah akan dibangun kantor lurah dan Puskesmas, serta fasilitas olahraga seperti lapangan futsal. Kita harapkan pusat pelayanan masyarakat bisa terpusat di sana,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Syafri menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan.
“Semua aspirasi yang masuk akan kita kawal. Harapan kita, ada tindak lanjut nyata dari pemerintah agar masyarakat benar_benar merasakan manfaatnya,” tutupnya.
