PASAMAN(Jangkarnews.com)_Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Pasaman Dedi SP MM mengakui dana di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pasaman dari tahun ke tahun tidak cukup kuat untuk menangani sejumlah persoalan sosial yang terjadi di daerah ini.
"Sama dengan hampir semua daerah lainnya di seluruh Indonesia, APBD Pasaman juga dalam posisi berkurang," kata Dedi kepada fajarharapan.id di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, bekum lama ini, tanpa menjelaskannya lebih jauh.
Sementara di bagian lain, menurut Dedi, aneka persoalan sosial terus tumbuh dan berkembang dengan dinamis di tengah masyarakat. Peradaban umat manusia yang terus maju memicu munculnya sejumlah persoalan sosial yang baru.
Tidak ada jalan lain, menurut Dedi, pihaknya terpaksa menerapkan sistem skala prioritas yang ketat. "Mana yang mungkin dianggarkan, ya, kita anggarkan di APBD. Mana yang tidak mungkin, dicarikan sumber dana lain," ungkap Dedi..jpg)
Menindaklanjuti hal itu, menurut Dedi, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jajaran terkait di tingkat provinsi untuk mencari sumber-sumber dana alternatif untuk mengatasi persoalan sosial yang ada di Pasaman.
Tapi Dedi mengaku bersyukur dipimpin oleh Bupati Benny Utama, yang ia nilai sebagai sosok yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang ia pimpin.
Dedi mencontohkan ketika bencana banjir melanda satu kawasan di Pasaman belum lama ini, "Pak Bupati langsung memerintahkan kepada kami untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan," katanya.
"Idealnya memang seperti itu, karena sejatinya seluruh persoalan sosial yang ada dan terjadi menjadi tanggung jawab bersama," katanya. "Jangan hanya Pak Bupati bersama jajaran yang dipimpinnya, melainkan semua elemen masyarakat."
"Menuntut kepedulian yang tinggi," begitu Dedi membahasakan. Begitu terjadi sebuah persoalan sosial, imbuhnya, diharapkan semua pihak tergugah dan ikut ambil bagian dalam upaya penanganannya.
Sama dengan sebagian besar daerah lainnya di Sumbar, menurut Dedi, persoalan sosial yang tergolong menonjol di Kabupaten Pasaman antara lain kemiskinan, stunting, gelandangan dan pengemis (gepeng), dan lainnya. "Termasuk juga bencana alam," tandasnya.
*Dinsos Pasaman Intens Mengejar Masyarakat yang Belum Terdata di DTKS
.jpg)
Kendati Kabupaten Pasaman merupakan daerah otonom tergolong tua di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang telah melahirkan daerah otonom baru bernama Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar); toh persoalan kemiskinan tetap saja masih ada di daerah ini.
"Tidak mungkin kita menafikan (persoalan kemiskinan itu)," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Pasaman Dedi SP MM di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, belum lama ini.
Apalagi Pasaman sebagai daerah agraris, sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, menurut Dedi, "Angka kemiskinan masih cukup tinggi," tambah Dedi, tanpa merincinya lebih detail.
Karena kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan, terlepas berapa pun jumlah atau persentasenya dari populasi penduduk, menurut Dedi, yang mendesak dilakukan adalah memberi bantuan bagi kelompok masyarakat itu agar bisa hidup sesuai dengan standar-standar yang ada.
"Itu yang telah dan akan terus kita lakukan," sambung Dedi. Tapi, menurut Dedi, yang tidak kalah penting adalah mendata anggota masyarakat yang tidak mampu, untuk kemudian dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
.jpg)
Dikatakan Dedi, bila seorang anggota masyarakat terdata di DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) RI, maka besar peluang bagi anggota masyarakat bersangkutan untuk menerima bantuan sosial yang dikelola Kemensos RI seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan lainnya.
"Makanya sejak beberapa waktu belakangan kita intens mengejar masyarakat miskin yang belum masuk DTKS," ungkapnya. "Tujuannya agar semua yang berhak bisa mendapatkan bantuan sosial, karena itu memang perlu bagi mereka," tandasnya.
Tanggung Jawab Kolektif
Sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, selain kemiskinan, Pasaman juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan sosial seperti anak terlantar, gelandangan dan pengemis (gepeng), penyandang stabilitas, dan lainnya.
"Yang termasuk menonjol di daerah ini adalah anak terlantar dan gepeng," bebernya. Dedi berencana melakukan kerja sama dengan Satpol Pamong Praja untuk melakukan pendataan terhadap anak terlantar dan gepeng itu.
Dedi memastikan, baik anggaran daerah maupun pasokan dana dari pusat relatif terbatas untuk menangani aneka persoalan sosial yang ada di masyarakat. "Karena persoalan sosial yang muncul cenderung bertambah banyak," katanya.
Makanya, menurut Dedi, cara yang paling efektif untuk menangani persoalan sosial antara lain dengan menempatkan persoalan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab semua elemen yang ada di tengah masyarakat.
"Saatnya kita menempatkan persoalan sosial sebagai tugas dan tanggung jawab kolektif," katanya. Semua unsur di tengah masyarakat diminta peran dan kontribusinya untuk ikut ambil bagian menangani persoalan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.
Sekecil apa pun peran yang bisa diberikan, menurut Dedi, tang terpenting semua elemen yang ada di masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk ikut membantu menangani persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.
Hidup pun, menurut Dedi, menjadi sesuatu yang indah dan bermakna bila bisa melepaskan seseorang atau sekelompok orang dari suatu persoalan tertentu. "Bukankah agama mengajarkan pada kita, yaitu hidup yang bermakna bila mampu memberi sesuatu yang berarti bagi orang lain yang membutuhkan," tandas Dedi
*Pers Diharapkan Ikut Memberi Kontribusi dalam Menangani Persoalan Sosial di Pasaman.
Kepala melalui Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasaman Drs. Noviar MM mengharapkan jajaran pers untuk ikut ambil bagian dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di daerah itu.
"Terutama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," kata Noviar kepada fajarharapan.id di kantornya di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, belum lama ini
Upaya sosialisasi, menurut Noviar, yaitu mengabarkan secara luas aneka persoalan sosial, terutama jika terjadi bencana alam. "Agar pihak lain ikut tergugah meringankan beban para korban," katanya.
Sementara upaya edukasi, menurut Noviar, yaitu bagaimana dengan tulisan atau karya jurnalistik para wartawan mampu menggugah semua elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada.
"Satu hal pasti, Pemkab Pasaman memiliki keterbatasan dalam menangani semua persoalan sosial yang terjadi, terutama keterbatasan anggaran," kata Noviar.
Makanya, menurut Noviar, sangat diperlukan kepedulian masyarakat, termasuk jajaran pers. "Sumbangsih dan kontribusi elemen masyarakat lainnya juga sangat diharapkan, terutama mereka yang memiliki kemampuan lebih secara finansial," terangnya.
Ditanya persoalan sosial apa yang menonjol di Pasaman, dijelaskan Noviar, yang menonjol adalah aneka bencana alam seperti badai, kebakaran, banjir, longsor, dan lainnya. "Seperti belum lama ini terjadi musibah banjir di Rao," katanya.
Bila terjadi peristiwa seperti itu, menurut Noviar, biasanya tim tanggap bencana (tagana) akan langsung terjun ke lokasi, demikian juga petugas dari Dinsos dan unsur terkait lainnya.
Selain dengan mendirikan dapur umum, menurut Noviar, Dinsos Pasaman juga menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian layak pakai ke lokasi bencana. "Kita juga menggalang bantuan dari pihak lain," katanya.
Karena belum lama menjabat sebagai Sekretaris Dinsos Pasaman, Noviar mengaku belum banyak tahu aneka persoalan sosial lain di daerah itu seperti anak terlantar, jompo, tuna netra dan lainnya
